tag:blogger.com,1999:blog-9186048225839533298.post7315876605599416151..comments2022-09-10T02:26:19.090-07:00Comments on Milyan Risydan Al Anshori, S.H.: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK (Summary)Milyan Risydan Al Anshorihttp://www.blogger.com/profile/18016881448213034974noreply@blogger.comBlogger16125tag:blogger.com,1999:blog-9186048225839533298.post-707671549052819052020-02-08T06:51:04.356-08:002020-02-08T06:51:04.356-08:00Apakah rekomendasi yg dikeluarkan oleh pejabat neg...Apakah rekomendasi yg dikeluarkan oleh pejabat negara, jg dianggap keputusan yg dapat digugat di PTUN?Ficon Fakultas Hukum Untadhttps://www.blogger.com/profile/10028735012766027135noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9186048225839533298.post-49989494795335331612018-01-30T12:27:56.154-08:002018-01-30T12:27:56.154-08:00Izin bertanya, Apa sih tujuan dibentuknya HAN ? HA...Izin bertanya, Apa sih tujuan dibentuknya HAN ? HAN dalam suatu negara dapat diklasifikasikan atas apa saja dan Apa beda organ Negara dengan Organ pemerintah ? Lendo teahttps://www.blogger.com/profile/09900415426205555567noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9186048225839533298.post-33975120971437506232017-12-08T05:15:30.508-08:002017-12-08T05:15:30.508-08:00ingin bertanya, apakah perbedaan antara disposisi ...ingin bertanya, apakah perbedaan antara disposisi dan rekomendasi jika dikaitkan dengan teori pelimpahan wewenang dalam hukum administrasi negara, dan dimanakah posisi keduanya. apakah termasuk dalam salah satu bentuk pelimpahan wewenang?Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/13380391868614364399noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9186048225839533298.post-60195197714682064362017-11-30T13:54:19.837-08:002017-11-30T13:54:19.837-08:00Pentingnya kebijakan publik ditinjau dari aspek yu...Pentingnya kebijakan publik ditinjau dari aspek yuridis adalah agar kebijakan publik yang dikeluarkan memiliki dasar hukum dan tidak bertentangan dengan hukum.<br /><br />Pentingnya kebijakan publik ditinjau dari aspek sosial adalah agar kebijakan publik yang dikeluarkan memiliki dasar legitimasi dan tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat.<br /><br />Pentingnya kebijakan publik ditinjau dari aspek ideal adalah agar kebijakan publik yang dihasilkan memiliki filosofi ideal menuju perbaikan yang mendorong kemajuan serta tidak bertentangan dengan akal sehat (common sense).Milyan Risydan Al Anshorihttps://www.blogger.com/profile/18016881448213034974noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9186048225839533298.post-28957215069787779892017-11-23T06:16:06.396-08:002017-11-23T06:16:06.396-08:00Mau tanya apa pentingnya kebijakan publik yang dit...Mau tanya apa pentingnya kebijakan publik yang ditinjau dari aspek yuridis, sosial, dan aspek ideal?<br />Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/12098670615577250115noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9186048225839533298.post-22955018585349738432017-11-23T04:06:04.431-08:002017-11-23T04:06:04.431-08:00Mau tanya apa pentingnya kebijakan publik yang dit...Mau tanya apa pentingnya kebijakan publik yang ditinjau dari aspek yuridis, sosial, dan aspek ideal?<br />Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/12098670615577250115noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9186048225839533298.post-24632363526606450382016-06-28T05:26:55.185-07:002016-06-28T05:26:55.185-07:00ASALAMUALAIKUM!
SAYA MINTA PENJELASAN, KERANGKA H...ASALAMUALAIKUM!<br /><br />SAYA MINTA PENJELASAN, KERANGKA HAN DALAM KERANGKA ILMU PENGETAHUAN HUKUM,, ITU SEPERTI BAGAIAMANA????Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/16043819180891602046noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9186048225839533298.post-58955522909583465582016-05-26T20:58:08.294-07:002016-05-26T20:58:08.294-07:00Mohon diperjelas falsafah pemerintahan atau Pancas...Mohon diperjelas falsafah pemerintahan atau Pancasila?<br />a. Contoh aktivitas/perbuatan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah yang tidak mendasarkan diri pada falsafah pemerintahan (dari sila 1-5)?<br /> atau<br />b. Contoh aktivitas/perbuatan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah yang tidak mendasarkan diri pada Pancasila (dari sila 1-5)?Milyan Risydan Al Anshorihttps://www.blogger.com/profile/18016881448213034974noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9186048225839533298.post-29830214191949347952016-05-26T01:16:33.292-07:002016-05-26T01:16:33.292-07:00Contoh aktivitas/perbuatan pemerintah, baik diting...Contoh aktivitas/perbuatan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah yang tidak mendasarkan diri pada falsafah pemerintahan (dari sila 1-5)?Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/05223472618609282172noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9186048225839533298.post-32387373628773989332016-03-22T19:27:37.078-07:002016-03-22T19:27:37.078-07:00sipp.. terimaksih, membantu sekalisipp.. terimaksih, membantu sekaliAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/14602723826745921197noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9186048225839533298.post-17247235939716794932015-10-01T01:16:44.817-07:002015-10-01T01:16:44.817-07:00mau tanya dong kalau tinjauan dari hukum administr...mau tanya dong kalau tinjauan dari hukum administrasi negara terhadap kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan untuk kepenuhan kesehatan apa ya?Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/05628605119608408702noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9186048225839533298.post-30393705054983193522015-01-15T00:12:41.017-08:002015-01-15T00:12:41.017-08:00Perbuatan melawan hukum sangat luas aspeknya. Ada ...Perbuatan melawan hukum sangat luas aspeknya. Ada pidana, ada perdata ada pidana khusus.<br /><br />Contoh perbuatan melawan hukum yang diatur dalam KUH Pidana antara lain BAB XXVIII<br />KEJAHATAN JABATAN <br />Pasal 413 sd 437<br />Contoh <br />Pasal 423<br /><br />Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.<br /><br />Misal: Pejabat TNI/Polri yang biasa naik kereta atau bis tanpa mau bayar tiket. Pejabat yang dimaksud dalam pasal ini tidak terbatas pada orang yang memegang jabatan tapi secara umum orang yang menjabat (menyandang status) sebagai anggota TNI dan Polri misalnya.<br /><br />Adapun doktrin perbuatan melawan hukum menurut perdata jauh lebih luas lagi karena secara yuridis perbuatan melawan hukum perdata mengacu pada pasal 1335 KUH Perdata. Yang kurang lebih maknanya: "barang siapa yang karena salahnya menerbitkan/menimbulkan (membuat ada dari yang asalnya tidak ada) kerugian. Maka atas salahnya itu, wajib mengganti rugi.<br /><br />Sedangkan secara empiris, hampir semua perbuatan melawan hukum baik diancam pidana maupun tidak, akan berakibat timbulnya kerugian.<br /><br />Semisal aparatur negara kan wujudnya luas, termasuk TNI/Polri, ASN/PNS, DPR dll.<br /><br />Contoh guru/dosen salah memberi nilai kepada siswa atau mahasiswanya. Sepanjang bisa dibuktikan kekeliruan itu dan adanya kerugian pada siswa atau mahasiswa tersebut, maka gugatan perdata bisa langsung diajukan ke pengadilan negeri setempat.<br /><br />Demikian.Milyan Risydan Al Anshorihttps://www.blogger.com/profile/18016881448213034974noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9186048225839533298.post-43913122962652224552015-01-14T23:26:01.505-08:002015-01-14T23:26:01.505-08:00Mau tanya tentang doktrin perbuatan melawan hukum ...Mau tanya tentang doktrin perbuatan melawan hukum aparatur negara dan contoh kasusnya ?<br />Terima Kasih.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/05980838379705870892noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9186048225839533298.post-90895808000371078072014-08-08T02:20:24.626-07:002014-08-08T02:20:24.626-07:00Pemerintah harus mampu mereformasi Biro Krasi yang...Pemerintah harus mampu mereformasi Biro Krasi yang selama ini dinilai sangat buruk memeberikan pelayanan kepada Masyarakat , misalnya kantor BPN secara Nasional, <br />Perpajakan dan perhubungan , PLN , PDAM Mendagri Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/03775565722166297592noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9186048225839533298.post-24630227700959703472013-12-10T20:17:32.816-08:002013-12-10T20:17:32.816-08:00TANYA: Apa sih contoh asas bertindak cermat dalam ...TANYA: Apa sih contoh asas bertindak cermat dalam HAN (Hukum Administrasi Negara)?<br /><br />JAWAB:<br />Menurut ketentuan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<br /><br />d. Asas Bertindak Cermat (Principle of Carefulness)<br />Asas ini menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.<br /><br />Contohnya:<br />1. Yang setiap tahun diributkan oleh DPR (legislatif) dengan Pemerintah (eksekutif) tentang undang-undang APBN terkait dengan besaran subsidi. Keributan itu bukan semata disebabkan karena kurangnya kedewasaan (seperti kata Gus Dus, dkk) namun karena besarnya kepentingan masyarakat atas SUBSIDI. Maka Wajib dicermati betul agar, masyarakat tidak dirugikan. <br /><br />2. Di tataran Daerah Tingkat I semisal Pemprov Jakarta yang sering melakukan penggusuran, itupun sudah dilakukan dengan pertimbangan yang cermat, bahkan sering memberikan ganti rugi untuk menempati hak atas tanah pemrov sendiri. Hal itu tak lain dan tak bukan demi taat asas bertindak cermat untuk menghindari (meminimalisir) kerugian masyarakat. Kerugian di sini tidak dihitung berdasarkan perhitungan logika AKUNTASI tapi menggunakan logika SOSIAL, karena memang kewajiban pemerintah adalah demi memberikan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<br /><br />3. Di tataran pemerintah Daerah Tingkat II, semisal Kabupaten Pati, menolak memberikan izin pembangunan pabrik semen di wilayahnya, karena masyarakat setempat menolak kehadiran pabrik tersebut. Secara ekonomi-bisnis, kehadiran pabrik semen tentu akan sangat mendukung kemajuan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Namun pemerintahan bukan suatu lembaga yang bertujuan untung (profit-oriented), oleh karena itu aspirasi mayoritas yang lebih mengutamakan kelestarian gunung kapur, WAJIB dimenangkan atas kepentingan ekonomi-bisnis.<br /><br />4. Di tataran yudikatif sangat jelas bahwa tiap-tiap Hakim WAJIB (tidak bisa tidak) memutus perkara dengan cermat terutama dalam sengketa antara lembaga negara dengan masyarakat. Politik wajib dikesampingkan, dan keadilan wajib diutamakan demi memberikan rasa keadilan dan menghindari (meminimalisir) kerugian masyarakat.<br /><br />Demikian, dan masih banyak contoh lain.Milyan Risydan Al Anshorihttps://www.blogger.com/profile/18016881448213034974noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9186048225839533298.post-11517037270851741982013-12-09T21:26:55.718-08:002013-12-09T21:26:55.718-08:00nice postingnice postingAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/15487197710231413849noreply@blogger.com